JPNN.com 
Calon PPPK 2024 Minta Pengangkatan April 2025, Ini Respons Pak Wardihan
Namun, lanjutnya, proses penetapan nomor induk pegawai (NIP) ada di pusat. Usulan dari pemda tetap harus mendapatkan persetujuan teknis dari pusat, dalam hal ini BKN.
"Bupati tidak bisa tandatangani kalau belum ada persetujuan teknis dari pusat," katanya.
Hal itulah yang harus bisa dipahami dan pemerintah daerah tetap berupaya melaksanakan proses tersebut.
"Jika bisa lebih cepat, kenapa tidak, tetapi ini butuh proses," katanya.
Pihaknya belum berani memutuskan soal apakah SK PPPK dapat diterbitkan sebelum Oktober 2025, mengingat, semua tergantung persetujuan teknis dari pusat.
"Kapan waktunya itu, tergantung dari pemerintah pusat yang menentukan. Pemerintah daerah hanya mengusulkan dan proses itu sedang berjalan," katanya. (sam/antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Para honorer calon PPPK 2024 mendesak agar pengangkatan mereka sesuai jadwal semula, yakni April 2025.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
- Baru 11 Pemda Salurkan THR PNS & PPPK, Menkeu Ungkap Penyebabnya
- Calon PPPK dan CPNS 2024 Tidak Perlu Ribet Lagi, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: Surat BKN Terbit soal NIP CPNS dan PPPK 2024, Nasib R2-R3 Tak Lulus Gambling, Demo Besar Pecah
- Ramai Polemik Pengangkatan, Kapan Jadwal Tes PPPK Tahap 2?
- SE Terbaru BKN, Seluruh CPNS dan Calon PPPK 2024 Harus Tahu, Penting
- Honorer di Intan Jaya Ditembak KKB, Satgas Damai Cartenz Buru Pelaku
