Camilan 'Bikini' Beredar, Pemerintah Diminta Segera Bertindak

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menyesalkan beredarnya camilan dengan merek dagang 'Bikini' (Bihun Kekinian). Ia menganggap gambar serta tagline pada bungkus produk yang dijual secara online itu tidak mendidik.
"Kreativitas semestinya tetap dilandasi norma dan aturan yang berlaku. Merek unik mestinya tidak jorok," kata Okky melalui siaran persnya, Jumat (5/8).
Dia mengatakan, bisnis start-up (rintisan) yang belakangan menjadi tren di Indonesia semestinya tetap memperhatikan norma dan aturan main sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi, merek dagang Bikini belum mengantongi izin dari instansi terkait.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera bertindak tegas. Politikus PPP itu menegaskan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, BPOM dan pemerintah daerah harus bersinergi membina kelompok-kelompok kreatif.
"Mencuatnya polemik camilan Bikini ini menjadi peringatan untuk pemerintah agar memberikan edukasi lebih intensif kepada pelaku kreatif di berbagai lini usaha, agar juga membawa misi edukasi kepada masyarakat. Kreativitas anak negeri harus didorong untuk maju, namun tetap mengemban misi edukasi kepada publik," pintanya.
Mantan peragawati itu menambahkan, BPOM sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat harus meningkatkan sensitivitasnya atas barang konsumsi yang dipasarkan secara tradisional atau pun melalui online. "Di tengah pesatnya bisnis online seperti seperti saat ini, semestinya pengawasan BPOM jauh lebih ditingkatkan dan menerapkan terobosan-terobosan signifikan," tandas Okky. (fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menyesalkan beredarnya camilan dengan merek dagang 'Bikini' (Bihun Kekinian). Ia menganggap
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Tes PPPK Tahap Dua Dimulai, Honorer Kesulitan Cetak Kartu Ujian, Presiden Sampai Turun Tangan
- Astaga! Banyak Nama Terungkap dalam Sidang Dugaan Korupsi Mbak Ita
- Gaji sebagai Honorer Langsung Dihentikan, tetapi Bikin Senang
- Kasus Viral Ini Harus jadi Pelajaran Seluruh PPPK, Jangan Main-main
- Sidang Dakwaan Mbak Ita, Jaksa KPK Soroti Peran Suaminya sebagai Perantara
- Penyebab Utama Kartu Tes PPPK Tahap 2 Belum Bisa Dicetak, Jangan Panik ya