Capeeek deh, Meraih Prestasi dengan Cara Kolusi

jpnn.com, JAKARTA - Citra Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) langsung tercoreng pasca terungkapnya indikasi jual beli predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang menjerat pegawainya, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli.

Kondisi itu membuat hasil audit yang dilakukan BPK patut dicurigai keabsahannya. Baik itu audit kementerian/lembaga maupun laporan keuangan pemerintah daerah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, kegiatan audit BPK selama ini tidak sedikit yang berbau kolusi. Terutama di daerah.

Berdasar pengamatan Fitra, tidak jarang auditor dan staf BPK yang mau menerima beberapa fasilitas yang disediakan pemda. Bahkan, ada pula auditor yang menerima uang saku dengan besaran bervariatif.

”Sepengetahuan kami, ada yang inisiatif dari pemda dan ada dari permintaan sendiri oleh auditor,” kata Yenny saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (28/5).

Fenomena itu sejatinya sudah sejak lama terjadi. Fasilitas-fasilitas dan uang saku yang diberikan pemda kepada auditor itu seolah sudah menjadi budaya. ”Karena predikat ini (WTP) dianggap menjadi salah satu prestasi,” ungkapnya.

Sebagai catatan, proses pemberian opini oleh BPK sejatinya cukup rumit. Khususnya di kementerian, kegiatan itu diawali dengan pemeriksaan tim anggota dan penanggungjawab.

Setelah terbentuk, BPK kemudian memulai pemeriksaan keuangan. Nah, pada tahap itu nantinya akan disimpulkan apakah ada temuan yang mempengaruhi opini atas keuangan kementerian.