Capres 2024 Ditentukan Hasil 2019, Fahri: Tidak Logis!

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan, generasi reformasi masih bersemangat untuk mengembalikan semua prosedur demokrasi kepada jalurnya.

Hal itu yang mendasari keinginan untuk mempersoalkan digelarnya Pileg dan Pilpres 2024 dalam waktu bersamaan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu dikatakan Fahri dalam Webinar Moya Institute bertajuk Pemisahan Pilpres Dengan Pileg: Tinjauan Strategis, Jumat (24/6).

"Adalah hal yang tak masuk akal ketika hasil proses demokrasi dalam Pileg 2024, justru tidak bisa mencalonkan presiden dalam Pilpres 2024. Yang mencerminkan demokrasi sejati, adalah ketika presiden periode 2024-2029 mendapatkan dukungan suara faktual dari hasil Pileg 2024," papar Fahri.

Fahri mengungkapkan jeda waktu yang cukup panjang dari pengumuman hasil pilpres hingga pelantikan presiden pada Oktober 2024 akan membuyarkan konsentrasi pemerintahan Presiden Jokowi.

Adanya delapan bulan jeda waktu sebelum pelantikan presiden terpilih diselenggarakan, menurut Fahri, akan membuat semacam 'dualisme' kepemimpinan nasional

"Presiden terpilih dari Pilpres 2024, akan menjadi 'magnet' bagi semua kekuatan politik. Sedangkan presiden petahana akan 'makan hati' selama 8 bulan. Sebaiknya, kita berikan kesempatan yang baik dan penuh bagi Presiden Jokowi untuk bekerja sampai masa jabatannya berakhir secara berwibawa," ujar Fahri.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas menilai adanya jeda waktu yang panjang antara munculnya hasil Pilpres dengan pelantikan presiden terpilih, dalam dunia politik di berbagai negara akan melahirkan periode lame duck atau periode 'bebek lumpuh'.