Capres 2029, Prabowo Jangan Menyeret Semua Energi Bangsa ke Politik

Engelina mengatakan, selain langkah Prabowo akan diikuti kepala daerah di Indonesia, juga akan men-downgrade sendiri apapun yang dilakukan Prabowo dan Gibran, termasuk kepala daerah sebagai langkah pencitraan menuju Pemilu 2029.

“Kepercayaan rakyat itu sangat penting untuk mendukung setiap program dan kebijakan pemerintah. Tapi, kalau begini, rakyat dipaksa untuk curiga apakah setiap langkah pemerintah itu iklas atau sekadar populisme politik belaka,” tutur Engelina.

Menurut Engelina, kalau Prabowo mau menjadi capres untuk Pilpres 2029, hal itu merupakan hak politik yang sah. Namun, Prabowo bukan sekadar ketua umum partai dimana langkah politiknya hanya berpengaruh ke internal partainya, karena apapun yang dilakukan juga akan membawa pengaruh bagi seluruh rakyat.

“Coba kita bayangkan, apa jadinya, kalau kepala daerah yang baru dilantik juga mengikuti sikap Prabowo untuk mendeklarasikan diri sebagai calon dalam Pemilu 2029. Maka energi rakyat tanpa disadari akan ditarik ke masalah politik semata. Lantas, bagaimana dengan masalah kemiskinan, kesejahteraan dan sebagainya? Sebenarnya fokus dulu urus rakyat. Soal kekuasaan itu Belanda masih jauh, Pak Presiden,” kata Engelina.

Engelina mengingatkan, agar Presiden Prabowo tidak melupakan sejarah, ketika politik menjadi panglima, maka persoalan ekonomi dan masalah lain tidak terurus dengan baik.

Sesudah Presiden Sukarno mendeklarasikan presiden seumur hidup di tahun 1963, di tahun-tahun itu inflasi meroket hingga 600 persen. Rakyat sulit mendapatkan makanan, pemotongan uang untuk menurunkan inflasi yang justru membuat rakyat lebih sengsara dan sebagainya hingga puncaknya peristiwa G30S tahun 1965.

Sebenarnya, pengalaman sejarah ini cukup menjadi referensi sehingga bisa lebih bijak dalam mengelola negara yang besar ini.

“Tanpa deklarasi Capres 2029 saja, masyarakat sudah larut dalam politik kekuasaan, sehingga ketika Prabowo mendeklarasikan diri, maka akan menjadi legitimasi bagi rakyat untuk menjadi bahan obrolan di warung kopi, sehingga persoalan mendasar untuk mengatasi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan menjadi nomor kesekian,” kata Engelina yang juga Ketua Umum dan Pendiri Partai Pembaruan Bangsa (PPB).