Capres Abaikan Perumahan Rakyat

JAKARTA - - Pengamat bisnis properti, Panangian Simanungkalit menegaskan belum satupun di antara tiga pasangan calon presiden (capres) secara sungguh-sungguh menawarkan gagasan politik perumahan bagi semua rakyat. "Dunia properti, menilai belum satupun diantara tiga capres yang mencoba untuk mengusung isu perumahan bagi rakyat. Yang ada baru sebatas simbol dan reaksi dilapangan ketika menemukan rakyat tidak punya rumah," kata Panangian Simanungkalit, dalam diskusi "Politisasi Bencana Alam, Antara Klenik, Ilmiah dan Religius", di ruang wartawan DPR, Senayan, Rabu (24/6).

Sejak Orde Baru hingga sekarang, lanjut Panangian, politik perumahan rakyat selalu salah sasaran dan tidak efektif. Seharusnya politik perumahan itu harus dalam perspektif bagaimana menempatkan rakyat menjadi sasaran kesejahteraan ekonomi dan papan. Bangsa ini bisa belajar bagaimana Cina, Malaysia, Thailand dalam mengambil kebijakan politik perumahan.

"Kita masih manaruh harapan dan kepercayaan penuh kiranya pemerintahan SBY mampu memformulasikan kebijakan soal politik perumahan rakyat ini kepada masyarakat dan bangsa ini," ujarnya. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena Pemerintahan SBY sesungguhnya sudah memulai dengan hal yang mendasar berupa pemisahan institusi negara yang mengurusi perumahan rakyat yang di zaman Megawati digabung ke dalam Departemen Pekerjaan Umum (PU). Ini awal yang baik dan perlu ditindak-lanjuti," tambahnya.

Menjawab pertanyaan soal kebijakan JK yang meluncurkan program perumahan seperti pembangunan rusunami (rumah susun milik) dan rumah susun sewa (rusunawa), Panangian menyebut kebijakan itu sebagai sikap yang terlalu menggeneralisir masalah dan kebutuhan rakyat. "Lihat saja pembangunan rusunami (rumah susun milik) sebanyak 40.000 unit, ternyata banyak salah sasaran dan yang terjual hanya sekitar 2000 unit. Sementara sekitar 30.000 unit itu "dimakan" investor," terangnya lagi.