Capres Abaikan Perumahan Rakyat

Menyikapi sejumlah kepala daerah yang pro aktif membuat kebijakan perumahan rakyat, Panangian memberikan apresiasi. "Seharusnya kepala-kapala daerah tersebut diberikan award atau penghargaan oleh pemerintah. Karena merekalah yang tahu daya-beli masyarakatnya di daerah," jelasnya. Pemerintah pusat, kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) itu, sebaiknya pemerintah juga memberikan payung hukum yang lebih jelas kepada para kepala daerah tersebut. "Mereka sudah melakukan politik perumahan, tapi sayangnya belum menjadi bagian dari politik nasional soal perumahan," paparnya.

Ditanya soal banyaknya bencana alam di Indonesia, lebih jauh Panangian membeberkan hal itu sama sekali tidak menyurutkan para investor bisnis properti. "Bencana itu sudah jadi bagian dari resiko bisnis, oleh karena itu untuk meminimalisir kerugian, biasa para pengusaha mengasuransikan bisnis propertinya," tandasnya. Yang jelas, kata Panangian lagi, sebelum melakukan investasi, biasanya pengusaha sudah melakukan kalkulasi bisnis terhadap semua kemungkinan bencana yang ada. "Mereka tak khawatir dengan banyaknya bencana di Indonesia," tegasnya. (fas/JPNN)