Capres-cawapres Diminta Umumkan Setoran Pajak

JAKARTA - Pengamat ekonomi Faisal Basri meminta para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dengan kesadarannya masing-masing mau untuk mengumumkan kewajiban terhadap pajak yang telah dibayarnya.

"Jangan hanya sebatas mengumumkan kekayaan, karena kewajiban untuk memenuhi persyaratan hukum. Hak publik untuk harus tahu soal pajak yang sudah dibayar oleh para kandidat, hendaknya juga dipenuhi masyarakat," kata Faisal Basri, dalam diskusi bertajuk "Menjawab Tantangan Ekonomi Politik Indonesia 2009-2014" yang diselenggarakan Indonesia Centre for Responsive Politics (ICRP) di Jakarta, Jumat (22/5).

Faisal Basri yang juga sekjen pertama Partai Amanat Nasional (PAN) itu, juga mengkritisi perilaku elit politik yang belum sadar untuk membayar pajak, tapi punya ambisi untuk jadi pemimpin bangsa. "Saya justru menginginkan investigasi soal harta kekayaan capres dan cawapres satu paket dengan investigasi kewajiban pajak yang telah dibayarkan para calon," usul Faisal Basri.

Padahal katanya, peranan pajak sangat penting untuk menopang program pembangunan. "Kalau tidak membayar pajak, dari mana mendapatkan uang untuk membangun. Di satu sisi kita mengkritik anti asing (neolib), tapi kita belum sadar membayar pajak," ungkapnya.