Capres-Cawapres Indonesia Diminta Lebih Fokus Ke Energi Terbarukan

Tata mengatakan, tahun ini adalah peluang Indonesia untuk mewujudkan arus balik dari energi batubara yang kotor, baik kotor secara kualitas udara maupun politik, menuju enenrgi bersih dan terbarukan.

"Apalagi energi terbarukan biaya pembangkitannya makin menurun, sudah makin menyamai energi fosil. Di sisi lain, energi terbarukan ini bisa membuka lapangan kerja," ungkapnya dalam forum diskusi yang sama dengan Alin di Jakarta.

Menanggapi produksi batubara yang masih tinggi dan menjadi tumpuan pembangkitan listrik di Indonesia, koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif Publish What You Pay (PWYP) -dalam laporannya di bulan Januari 2019 -menyebut, Pemerintah belum menjalankan wewenang pengendalian produksi batubara secara optimal. Bahkan bertolak belakang jika mengacu pada realisasi produksi batubara nasional yang selalu melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Dalam praktek penetapan produksi batubara yang selama ini dilakukan, mekanismenya justru bersifat bottom-up, yakni berasal dari usulan masing-masing perusahaan (batubara) yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)."

"Bukan ditetapkan oleh Pemerintah lalu diturunkan atau dibagi dan ditetapkan per provinsi sebagaimana Rencana Strategis Kementerian ESDM 2015-2019," tulis PWYP dalam laporannya.

Akibatnya, sebut PWYP, pengendalian produksi batubara di Indonesia sulit dilakukan karena kebanyakan perusahaan batubara telah memiliki kontrak dengan pembeli dan permohonan produksi dilakukan sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati atau dibuat oleh perusahaan dengan pihak pembeli.

Isu lingkungan kurang jadi perhatian pemilih