Capres-Cawapres Lupa Illegal Logging

JAKARTA -- Hingga saat ini, ketiga pasangan capres-cawapres tidak ada yang menyinggung mengenai kejahatan kehutanan (illegal logging). Padahal, sektor kehutanan sangat strategis. Direktur Eksekutif TELAPAK, Moh Yayat Afianto menyatakan, seluruh capres-cawapres tampak tidak punya kepedulian terhadap masalah kehutanan. Ketiga capres-cawapres lebih banyak mengusung tema ekonomi. Dia menduga, pengelolaan sektor kehutanan tidak akan banyak mengalami perubahan. Hutan hanya akan dieksploitasi sebagai sumber pendapatan negara untuk mengejar target-target ekonomi.

"Paradigma pengelolaan kehutanan tidak akan berubah, siapa pun presidennya. Ini malapetaka lingkungan. Hutan hanya dikelola untuk mengejar target ekonomi yang tidak berbasis lingkungan," ujar Moh Yayat Afianto kepada JPNN di Jakarta, Rabu (24/6). TELAPAK merupakan LSM yang selama ini konsen ke persoalan kehutanan.

Disebutkan Yayat, sejak era pemerintahan Soeharto, pemerintah sudah terlalu enak mengelola hutan sebagai sumber pendapat negara. Hutan terus-terusan dieksploitasi tanpa peduli kelestariannya. "Puncaknya, terjadi illegal logging besar-besaran sejak tahun 1990-an hingga 2000-an. Eksploitasi hutan dengan berbagai model, antara lain mengkonversinya menjadi area pelabuhan misalnya. Maraknya penambangan di hutan lindung juga akibat negara terlalu mengejar target ekonomi. Selain itu, area hutan terus berkurang karena dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan atau industri.

Yang lebih parah lagi, saat ini urusan pencairan dana reboisasi langsung ditangani Departemen Keuangan (Depkeu). Dana reboisasi baru cair kalau ada proposal dari Departemen Kehutanan. Kata Yayat, perubahan ini terjadi karena banyak terjadi penyelewengan dana reboisasi. "Tapi cara mengatasinya tidak dengan mempersulit birokrasi seperti itu," ucapnya.