Capres-cawapres Militer Harus Tegakkan HAM

JAKARTA- Human Rights Watch menyoroti calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2009 mendatang, agar berkomitmen dalam penegakan Hak Asasi Manusia dan berjanji menangani kasus kekerasan di Papua, yang melibatkan TNI.

Demikian diungkapkan, Brad Adams, direktur Asia Human Rights Watch. HRW hari ini menerbitkan laporan dengan 16 halaman yang berjudul, “Saya Bikin Salah Apa?: Kopassus Siksa Orang Papua di Merauke”. Laporan terebut merekam prilakuan tentara Kopassus di Merauke, ujung tenggara Papua.

“Mengingat kaitan erat mereka dengan militer, sangatlah positif bila para calon presiden dan wakil mengakui kelakuan buruk Kopassus dan mengecamnya, serta menjanjikan investigasi,” kata Adams. “Jika militer Indonesia serius melakukan reformasi, seyogyanya mereka akan melakukan investigasi dan minta pertanggungjawaban perwira Kopassus yang terlibat pada kasus Merauke maupun pada kasus-kasus lain.”

HRW mencatat walau militer Indonesia sering mengatakan mereka tak lagi terlibat politik namun pengaruh militer masih kuat. Tiga dari enam kandidat presiden dan wakil presiden Indonesia untuk pemilihan umum 8 Juli 2009 adalah pensiunan jenderal. Kopassus kini dipimpin Mayor Jenderal Pramono Edhie Wibowo, adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan putra komandan baret merah pada 1960an Letjen Sarwo Edhie Wibowo.