Capres Harus Berani Gagas Kenaikan Pajak Pertambangan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengimbau pada dua kubu calon presiden-calon presiden yang bersaing pada pemilu presiden (pilpres) tahun ini berani menyinggung permasalahan pajak. Menurut Bambang, dua kubu capres harus membeberkan konsep mereka tentang pajak yang menyangkut kekayaan alam Indonesia.

Bambang mengatakan, pajak kerap menjadi sasaran empuk untuk dikorupsi. Buktinya, tak sedikit temuan KPK tentang korupsi yang terendus dari pajak.

"Pajak ini harus menjadi fokus utama, karena tidak dapat dipungkiri dari pajak banyak temuan kasus korupsi," ujar Bambang dalam acara yang digelar Indonesia Corruption Watch di Jakarta Pusat, Senin (9/6).

Ia lantas mencontohkan tentang izin usaha pertambangan (IUP). Dari ribuan perusahaan tambang yang ada, katanya, hanya sekitar 44 persen yang memiliki izin dan dinyatakan bersih dalam hal pajak.

Sisanya, hampir tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). "Kita itu di Indonesia, pajak sumber daya alam sama kaya pajak penghasilan. Itu kekayaan Tuhan pajaknya dibuat flat oleh mereka. Di luar negeri saja pajak sumber daya alam sampai 40 persen. Di Indonesia sama dengan PPH (pajak penghasilan, red),” sesalnya.

Disadari atau tidak, kata pimpinan KPK yang membidangi penindakan itu, masyarakat saat ini justru tidak menikmati hasil kekayaan alam Indonesia. Padahal bila pajak dari hasil bumi dikelola dengan baik, maka manfaatnya akan sangat besar sekali untuk masyarakat.

"Jadi selama ini kita tidak mendapatkan hasil apa-apa dari sumber daya alam, karena kebanyakan hanya dinikmati oleh pengusaha dan para pejabat yang mengurus masalah pajak itu,” pungkasnya.(chi/jpnn)