Capres Pelaku Politik Uang Haram untuk Dipilih
jpnn.com - JAKARTA - Seiring semakin dekatnya pemilu presiden (pilpres) 9 Juli mendatang, bukan hanya kampanye hitam ataupun fitnah saja yang perlu diwaspadai. Sebab, ancaman politik uang untuk membeli suara pemilih agar mencoblos pasangan calon presiden-calon wakil presiden tertentu juga harus diwaspadai.
Aktivis Islam moderat, M Guntur Romli mengatakan, money politic merupakan bentuk suap alias rasuah atau korupsi. “Allah akan melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap,” ujar Guntur mengutip hadis Nabi Muhammad saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema “Jangan Pilih yang Bayar” yang digelar Emrus Corner di Jakarta, Sabtu (21/6).
Guntur menyampaikan hal itu sebagai kritik terhadap calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto yang mengajak warga menerima uang andai menjelang maupun saat pilpres nanti ada serangan fajar. Sebab, Prabowo meyakini uang untuk serangan fajar itu sejatinya uang rakyat yang dicuri. Prabowo dalam sejumlah kesempatan menyampaikan hal itu, termasuk saat menerima deklarasi dukungan dari Persatuan Rakyat Desa Nusantara dan Persatuan Rakyat Desa (PPDI) di Jakarta, belum lama ini.
Namun, Guntur menegaskan bahwa tak sepantasnya Prabowo menyampaikan ajakan seperti itu. Sebab, Islam menganggap politik uang sebagai hal haram. “Oleh sebab itu calon presiden yang menghalalkan money politics, haram hukumnya untuk dipilih,” tegasnya.
Sedangkan Ketua Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia, Mikhael Dua yang juga hadir dalam diskusi itu mengatakan, uang memang bisa menjadi daya tarik bagi pemilih. Menurutnya, uang juga menjadikan rakyat kehilangan rasionalitas menjadi tak rasioal dalam memilih.
Karenanya Mikhael berharap pemilih bisa bersikap cerdas termasuk dengan menimbang capres yang ada hingga 9 Juli nanti saat hari pencoblosan. Menurutnya, pertimbangan moral perlu dikedepankan dalam memilih pemimpin. “Saya percaya masyarakat sekarang sudah cerdas dan akan memilih capres dengan penuh tanggung jawab,” katanya.(ara/jpnn)
JAKARTA - Seiring semakin dekatnya pemilu presiden (pilpres) 9 Juli mendatang, bukan hanya kampanye hitam ataupun fitnah saja yang perlu diwaspadai.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kemdiktisaintek Usulkan Anggaran Tambahan ke DPR Khusus Tukin Dosen
- Kemenag Targetkan 1000 Kampung Moderasi Beragama Rampung di 2025
- Notaris Berharap Menteri Hukum Laksanakan Putusan MK Soal Jabatan Notaris 70 Tahun
- Pengamat: Klaim Kerugian Negara di Kasus Timah Diragukan Karena Tak Ada Bukti
- Deputi Suharmen BKN Beri Penjelasan soal Pengumuman Kelulusan PPPK Guru Tahap 1
- Bea Cukai Jember Musnahkan Rokok, Tembakau Iris hingga Miras Ilegal Senilai Miliaran