Car Free Day tak Boleh Dipakai Ajang Politik
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan penertiban terkait dengan pelaksanaan kegiatan Car Free Day (CFD). Sebab, CFD saat ini sering digunakan sebagai kegiatan aksi.
"Tadi dalam rapat juga sudah diminta untuk mengembalikan seperti cita-cita awalnya. Dipakai ajang politik. Enggak boleh. Kalau promosi juga harus ada izin. Izinnya di samping ke Dishub juga ke kepolisian," kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/3).
Saefullah menyatakan, semangat awal CFD adalah untuk meningkatkan kualitas udara. Dia mengungkapkan, masyarakat bisa membandingkan kualitas udara pada saat CFD dan ketika tidak dilaksanakan.
"Di Jakarta beberapa BBM yang terbakar, dengan Car Free Day itu kan bisa dihitung berapa kualitas udara bisa diukur. Ketika mobil normal berjalan dengan Car Free Day, itu bisa diukur," ujarnya.
Saefullah menjelaskan penataan CFD akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI. Proses penertiban, sambung dia, akan dimulai minggu depan.
"Dulu saya walikota, enggak boleh dagang kecuali persimpangan dalam, sampai jam 11.00 boleh. Ini murni untuk meningkatkan kualitas udara," tandas Saefullah. (gil/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan penertiban terkait dengan pelaksanaan kegiatan Car Free Day (CFD). Sebab, CFD
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gerakan Guna Ulang Jakarta, Edukasi Mengurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai
- Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
- Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
- Di Tengah Sosialisasi Tupoksi kepada Warga, MKD DPR RI Singgung Pelat Nomor Khusus
- Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
- Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS