Cara ini Diyakini Dapat Mencegah Hasil Pemilu Cacat Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Pemilu 2024 perlu dipastikan berlangsung dengan baik dan menghasilkan para pemimpin yang mumpuni untuk membawa Bangsa Indonesia menjadi lebih baik.
Menurut peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, ada beberapa langkah yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan pemilu nanti, agar hasilnya tidak cacat hukum.
Di antaranya, penting menerapkan etika politik.
"Etika politik sangat diperlukan bagi penyelenggara negara dalam pemilu maupun pilkada agar pemilu dan pilkada tidak ternodai atau hasilnya cacat secara hukum," ujar Siti Zuhro.
Dia menyatakan pandangannya saat menjadi narasumber pada Seminar Politik Partai Pelita di Jakarta, Senin (16/5).
Seminar kali ini mengangkat tema 'Membangun Budaya Politik yang Beradab untuk Indonesia Maju Berdaulat'.
Menurut Siti Zuhro, ada sejumlah pelanggaran terhadap etika politik yang ditemukan dalam pemilu sebelumnya.
Antara lain, politik transaksional, disebabkan oleh ketiadaan payung hukum sebagai rujukan dan pengawasan yang lemah.
Siti Zuhro meyakini cara ini dapat mencegah hasil pemilu nantinya cacat secara hukum.
- Fraksi PDIP DPRD Jakarta Sebut Penundaan Pelantikan Pram-Rano Karno Rugikan Masyarakat
- Di MK, Kubu Petrus Omba Sebut Dalil Gugatan Seharusnya Selesai di Bawaslu atau PTUN
- BSKDN Ungkap Isu-Isu Strategis dalam Evaluasi Pilkada 2024
- Penasihat Hukum Minta Majelis Hakim Soroti Rekomendasi Bawaslu terkait Pilkada Madina
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Reaksi Ahmad Luthfi soal Andika-Hendi Cabut Gugatan Pilgub Jateng di MK