Cara ini Diyakini Dapat Mencegah Hasil Pemilu Cacat Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Pemilu 2024 perlu dipastikan berlangsung dengan baik dan menghasilkan para pemimpin yang mumpuni untuk membawa Bangsa Indonesia menjadi lebih baik.
Menurut peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, ada beberapa langkah yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan pemilu nanti, agar hasilnya tidak cacat hukum.
Di antaranya, penting menerapkan etika politik.
"Etika politik sangat diperlukan bagi penyelenggara negara dalam pemilu maupun pilkada agar pemilu dan pilkada tidak ternodai atau hasilnya cacat secara hukum," ujar Siti Zuhro.
Dia menyatakan pandangannya saat menjadi narasumber pada Seminar Politik Partai Pelita di Jakarta, Senin (16/5).
Seminar kali ini mengangkat tema 'Membangun Budaya Politik yang Beradab untuk Indonesia Maju Berdaulat'.
Menurut Siti Zuhro, ada sejumlah pelanggaran terhadap etika politik yang ditemukan dalam pemilu sebelumnya.
Antara lain, politik transaksional, disebabkan oleh ketiadaan payung hukum sebagai rujukan dan pengawasan yang lemah.
Siti Zuhro meyakini cara ini dapat mencegah hasil pemilu nantinya cacat secara hukum.
- Kutuk Aksi Carok di Sampang, Kiai Nasih Dorong Proses Hukum yang Cepat
- Elektabilitas Farin Kukuh di Puncak Meninggalkan Calon Lainnya
- Survei Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan UIN Jakarta: RK-Suswono Menang 1 Putaran
- Pilkada Kampar: Elektabilitas Yuyun-Edwin Memimpin
- Polemik Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Membingungkan Masyarakat
- Golkar DKI Siapkan Saksi TPS Mengawal Suara Ridwan Kamil-Suswono