Cara Jokowi Cari Menteri Mestinya Ditiru DPR untuk Pilih Pimpinan Komisi

jpnn.com - JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memilih calon menteri terus mendapatkan dukungan. Sebab, langkah itu itu dinilai baik untuk mencegah potensi korupsi dan menciptakan lembaga pemerintahan yang bersih.

Salah satu dukungan datang lagi dari Sekretaris Fraksi Partai NasDem di DPR, Syarif Abdullah Alkadrie. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Barat itu mendukung sepenuhnya langkah yang ditempuh Presiden RI ketujuh itu.

"Saya mendukung langkah yang dilakukan Jokowi meminta masukan kepada KPK di dalam menetapkan menteri," kata Syarif saat dihubungi, Kamis (23/10) malam.

Kendati demikian, Syarif menegaskan bahwa harusnya langkah Jokowi meminta masukan KPK itu juga diikuti lembaga legislatif termasuk legislatif. Misalnya, untuk pemilihan pimpinan alat kelengkapan di DPR, MPR dan DPD.

"Seharusnya legislatif dan yudikatif pun melakukan hal yang sama, meminta masukan kepada KPK sebelum menentukan pimpinan," ungkap mantan anggota DPRD Kalbar ini.

Syarief juga mengatakan, DPR yang mempunyai fungsi pengawasan, legislasi, anggaran harus benar-benar bersih. Dengan demikian, DPR bisa benar-benar menjalankan fungsinya itu.

"Masak sebagai lembaga yang mengawasi tidak bersih, sedangkan yang diawasi sudah bersih?" oungkas Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar ini. (boy/jpnn)