Cara Konjen RI Hongkong Mengelola TKW Kita (2-Habis)

Menurut Ferry, pada 22-24 Desember 2007, KJRI Hongkong bersama Dirjen Binapenta mengadakan pertemuan dengan LSM, organisasi nakerwan, asosiasi PPTKI Hongkong, dan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman untuk penempatan TKW di Hongkong. ''Tujuan utama pertemuan adalah mencari masukan tentang cost structure,'' ujarnya.

Setelah melalui serangkaian dialog dan pembahasan, akhirnya cost structure bisa turun Rp 2.295.000 menjadi Rp 15.550.000 dari sebelumnya Rp 17.845.000. ''Mungkin jumlah ini masih terlalu tinggi untuk para TKW. Namun, setidaknya telah dilakukan upaya dialog dan pembahasan yang mengakomodasi berbagai masukan,'' ujarnya.

Sadar bahwa permasalahan TKW di lapangan jauh lebih banyak daripada data yang dihimpun dan dilaporkan ke KJRI, Ferry lantas membuka ruang pengaduan di lantai dasar KJRI, yang dilayani tiga pegawai. Layanan ini juga buka pada Minggu, karena hari itulah TKW kita bisa keluar rumah. ''Kami juga menyiapkan shelter berupa tempat tinggal dan makan untuk TKW yang menghadapi masalah dan menunggu penyelesaian,'' ujarnya.

Mengingat masih banyaknya persoalan yang dihadapi para TKW, Ferry terus berupaya mencari model yang dapat menangani dan menyelesaikan persoalan tidak hanya secara kuratif, namun secara lebih sistematis, terencana, dan komprehensif. ''Pada titik ini model pelayanan berbasis perlindungan yang komprehensif bagi para TKW yang datang ke Hongkong mutlak dilakukan,'' ujar Ferry. ''Perwakilan RI di luar negeri harus merupakan 'rumah yang ramah' bagi seluruh warga negara Indonesia di negara tersebut,'' tambahnya.