Cara Wapres Ma'ruf Hindari Pertanyaan soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Kamis, 07 November 2019 – 19:19 WIB
"Kalau RS tidak melayani dengan baik, mulai dari sanksi sosial saja sudah muncul. Itu kan berat sekali kalau sanksi sosial. Ya, kalau administrasi itu lebih ringan, tetapi kalau sanksi administrasi sosial itu berat sekali," jelas dia.(tan/jpnn)
Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin enggan menanggapi polemik tentang kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan berlaku mulai 1 Januari mendatang.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
BERITA TERKAIT
- 21 Orang di Sukabumi Jadi Korban Penipuan Sindikat Pemalsu Kartu Indonesia Sehat
- Lestari Moerdijat Minta Peran Pemda Ditingkatkan dalam Penanggulangan Kanker Payudara
- RS Hasan Sadikin Berusia 101 Tahun, Menkes Budi Titip 3 Pesan Penting Ini
- Indonesia Ajak PBB Perkuat Kerja Sama dengan ASEAN melalui Perwakilan di Jakarta
- Wapres Ma'ruf Amin Sampaikan Isu Utama di KTT ASEAN-Korea
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan Gratis Ahmad Ali-AKA Hilangkan Kemiskinan di Sulteng