Cari Bacaleg Ideologis, PDIP Gelar Psikotes dan Tes Tertulis
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan tak mau asal-asalan dalam merekrut bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2019. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menerapkan seleksi ketat, termasuk menggunakan psikotes.
Hari ini (4/6), PDIP menggelar tes tertulis dan psikotes secara serentak dengan sistem online di Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat dan DKI Jakarta untuk menyeleksi bacaleg. Untuk bacaleg DPR dan DPRD di daerah pemilihan DKI, tes seleksinya digelar di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, seleksi bacaleg melalui tes tertulis dan psikotes itu sebagai bentuk konsistensi partainya menjalankan manajemen mutu. Sebelumnya, PDIP menjadi partai pertama di Asia Tenggara yang mengantongi International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015.
“PDI Perjuangan kembali mengambil langkah terobosan dengan seleksi bakal caleg melalui psikotes dan tes tertulis secara online dengan aplikasi terapan yang dirancang khusus bekerja sama dengan para psikolog andal," kata Hasto saat menyampaikan kata sambutan.
Kegiatan psikotes dan tes tertulis bagi bakal caleg PDIP di Jakarta, Senin (4/6).
Menurut Hasto, tes tertulis dan psikotes secara online itu juga demi efisiensi. Karena itu, setiap peserta seleksi wajib membawa laptop.
"Seharusnya enam jam kalau dengan cara normal. Kalau secara online ini hanya 3,5 jam," sebutnya.
Lebih lanjut Hasto menjelaskan, tujuan psikotes untuk melihat bacaleg dari sisi ideologi Pancasila, kepribadian, kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah serta daya juang. Selanjutnya, peserta seleksi yang lolos akan mengikuti pembekalan caleg.
PDI Perjuangan menerapkan psikotes dan tes tertulis untuk merekrut bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan diusung pada Pemilu 2019.
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka