Cari Keadilan, Komunitas Korban Asuransi Datangi DPR
jpnn.com, JAKARTA - Komunitas korban asuransi unit link menyampaikan persoalan mereka secara langsung ke DPR RI. Pertemuan tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Habiburokhman dari Komisi III DPR Jakarta, Rabu (6/10).
Koordinator korban, Maria Trihartati menjelaskan asuransi unit link itu ternyata penuh dengan biaya yang harus ditanggung oleh para nasabah. Namun, semua biaya itu tidak pernah dijelaskan secara jujur pada saat awal penawaran.
“Biaya itu sangat banyak. Mulai dari biaya akuisi pada tahun pertama. Akuisisi itu untuk komisi agen dan lain sebagainya,” kata Maria.
Maria mengaku bahwa mereka sudah melakukan berbagai usaha. Mulai mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kantor perwakilan dari asuransi seperti Prudential, AIA, maupun Axa Mandiri.
Dia sangat berharap kehadirannya bersama para korban asuransi unit link ke DPR ini bisa mendapatkan dukungan agar semua dana nasabah yang hilang akibat besarnya elemen pembiayaan itu dapat kembali secara utuh.
“Di awal itu tidak pernah ada kata (asuransi) unit link dan itu tidak dijelaskan. Agen itu datang ke kami hanya bawa ilustrasi (dana) yang selalu naik. Untuk itu kami ingin dana kami bisa kembali secara utuh,” kata dia.
Pada pertemuan itu, Maria juga menyampaikan data dari OJK yang menyebutkan adanya 3 juta polis unit link yang telah ditutup pada 2020.
Data tersebut diperkuat juga dengan munculnya ribuan anggota grup Facebook yang menyampaikan kekecewaannya terhadap produk asuransi unit link ini.
Komunitas korban asuransi unit link menyampaikan persaoalan mereka secara langsung ke DPR guna mencari keadilan.
- Indonesia Re Selenggarakan Pelatihan untuk Tingkatkan Pelayanan dalam Asuransi
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI