Cari Simpati, Legislator Plin-plan

SAMARINDA. Permintaan penundaan penertiban PKL di kawasan Tepian Mahakam depan gubernuran oleh Komisi I DPRD Samarinda yang terbilang terlambat itu menuai kritikan. Lantaran sikap DPRD Samarinda yang plin-plan dimana awalnya Komisi I DPRD justru bersikap mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda untuk segera membersihkan Tepian Mahakam dari PKL, tapi sikap itu berubah ketika didemo puluhan massa PKL yang ternyata malah memberikan kesempatan dengan melakukan pembiaran dulu selama sepekan.

 

Terkait hal itu, Direktur Pokja 30 Kaltim, Carolus Tuah, menilai sikap legislator itulah atau menjadi plin-plan sudah tidak membuatnya heran lagi. Sikap itu dinilainya memang sudah menjadi karakter bagi seorang legislator. "Bagi saya sudah tidak heran lagi bila awalnya mendesak belakangan malah memberi kesempatan. Apalagi ini mendekati musimnya pesta demokrasi, tentunya menjadi kesempatan mendapatkan hati dan simpati masyarakat yang berujung sebagai dukungan," kata Carolus kepada Sapos kemarin siang.

Parahnya lagi, masalah PKL ini merupakan kasus lama yang hingga kini belum juga terpecahkan. Sementara upaya Satpol PP Kota Samarinda saat ini dinilai cukup baik dimana selain melaksanakan perda Nomor 19 Tahun 2001 tentang PKL juga masih memanusiakan PKL dengan mencarikan solusi. Dimana solusi itu dengan mengkonstrasikan sebagian Tepian Mahakam sementara waktu sembari mencarikan tempat baru pindahan mereka. Bahkan rencana itu pun sebenarnya sudah disepakati oleh PKL.

Tapi sayangnya, PKL justru mangkir dari janjinya dan malah didukung oleh DPRD yang kemudian menganggap solusi Satpol itu tidak tepat. "Untuk itu, maka kami tantang DPRD untuk mencarikan solusi dengan mengabaikan kesempatan mencari simpati masyarakat. Karena selama ini hanya bicara dan menyalahkan Pemkot yang tidak bisa mengatasi masalah PKL, tapi DPRD justru tidak pernah memberikan solusi," tandasnya. (rm-1)