Carut-marut Pengelolaan Minyak Goreng adalah Ironi di Negeri Penghasil CPO

Pasal 107 aturan itu menyebut ada sanksi penjara 5 tahun atau denda Rp 50 miliar bagi siapa pun penimbun kebutuhan pokok. 

Kemudian, ada pula Permendag Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur DMO 20 persen serta HET minyak goreng.

Ada sanksi pencabutan izin bagi pelaku usaha melanggar ketentuan soal DMO dan HET minyak goreng.

"Sebenarnya, jika taat itu setidaknya kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga bisa dipenuhi," kata Amin.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebu pihaknya mengalami kesulitan mengawasi tata pengelolaan minyak goreng di Indonesia.

Dasco menyebut DPR sudah dua kali mengundang Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyikapi peristiwa kelangkaan minyak goreng.

Namun, kata legislator Daerah Pemilihan III Banten itu, Lutfi tidak pernah memenuhi undangan DPR mencari tahu penyebab minyak goreng langka.

"Berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain," beber Dasco saat Rapat Paripurna ke-17 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.