Catat, Agus-Sylvi Paling Banyak Melanggar Aturan

jpnn.com - JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memaparkan hasil evaluasi pengawasan selama 30 hari pertama masa kampanye pilkada di ibu kota negara. Hasilnya, pasangan calon (paslon) Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tercatat sebagai kontestan yang melakukan paling banyak pelanggaran dalam hal pemasangan alat peraga kampanye (APK).
Setidaknya terdapat 120 APK milik pasangan yang diusung Koalisi Cikeas itu dipasang pada lokasi yang tak sesuai ketentuan. Sedangkan total temuan Bawaslu DKI ada 257 pelanggaran.
"Totalnya ada 257 temuan. Paling banyak APK pasangan nomor urut satu (Agus-Sylvi) dengan 120 temuan. Kemudian paslon nomor urut tiga (Anies Baswedan-Sandiaga Uno) 87 APK," ujar Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, Kamis (1/12) petang.
Selain dua paslon itu, Bawaslu DKI juga menemukan terdapat 50 alat peraga pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dipasang di lokasi yang tak sesuai ketentuan.
Terhadap temuan-temuan itu, kata Mimah, Bawaslu telah melakukan tindakan. Yaitu menurunkan APK yang ada. Baik itu yang berbentuk spanduk, poster maupun baliho.
Selain itu, Bawaslu juga memberikan teguran pada tim kampanye masing-masing paslon. "Bawaslu hanya berwenang memberi teguran dan menindak dengan cara menurunkan APK yang melanggar ketentuan," pungkas Mimah.(gir/jpnn)
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memaparkan hasil evaluasi pengawasan selama 30 hari pertama masa kampanye pilkada di ibu kota
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PAN Belum Dukung Gibran, Deddy PDIP: Mungkin Mereka Punya Kader Mendampingi Prabowo
- Komisi III Berikan Ruang eks Pemain Sirkus dengan Pengelola Taman Safari Duduk Bersama
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul MPR Ganti Gibran, Deddy PDIP Semringah
- Muncul Usulan Copot Menteri Terafiliasi Jokowi, Legislator PDIP: Berarti Ada Masalah
- Peserta Sespimmen Menghadap ke Jokowi, Pengamat: Berisiko Ganggu Wibawa Prabowo
- Ma'ruf Amin Nilai Isu Matahari Kembar Bukan Ancaman bagi Pemerintahan Prabowo