Catat, Nih Angka Terakhir Penduduk Terekam di Data e-KTP

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyodorkan data terbaru tentang penduduk yang sudah melakukan perekaman data kependudukan untuk penerbitan KTP elektronik (e-KTP). Angka terakhir hingga Senin (18/9) menunjukkan 175.949.127 jiwa wajib KTP telah melakukan perekaman data kependudukan.

Menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arief Fakrullah, jumlah itu sama dengan 94,98 persen dari total wajib KTP. Sebab total penduduk yang wajib memiliki e-KTP ada 189.630.855 jiwa, sementara 4.381.144 jiwa warga negara Indonesia (WNI) berada di luar negeri. 

"Jadi hingga Senin kemarin jumlah wajib KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP hanya tersisa 9.300.584 jiwa atau 5,02 persen dari total wajib KTP," ujar Zudan saat menggelar konferensi pers di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (19/9).

Zudan mengaku optimistis, target perekaman akan rampung 100 persen hingga akhir tahun 2017. Karena itu meski jumlah yang belum melakukan perekaman hanya tinggal 5,02 persen, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengimbau masyarakat segera melakukan perekaman. 

Sementara terkait kelangkaan blangko e-KTP di beberapa daerah, sambung Zudan, Kemendagri terus melakukan proses ditribusi secara bertahap. Menurutnya, kelangkaan blangko merupakan dampak dari gagal lelang pengadaan blangko delapan juta keping pada akhir 2016 lalu.

"Kelangkaan juga terjadi karena gagalnya proses pengadaan blangko sejumlah 25,9 juta keping pada awal 2017 lalu melalui e-katalog. Tapi untuk menjamin kelancaran penerbitan KTP elektronik, awal Januari lalu telah dilakukan pelelangan tujuh juta keping blangko dan hasilnya telah selesai didistribusikan ke 514 kabupaten/kota," ucap Zudan. 

Lebih lanjut Zudan mengatakan, pihaknya secara bertahap juga tengah melakukan proses distribusi blangko hasil pelelangan umum gelombang dua yang mencapai berjumlah 7,4 juta keping. Proses pendistribusian dilakukan melalui pemerintah provinsi.(gir/jpnn)