Catat! Surat Edaran soal Izin Kapolri Bukan Untuk Unjuk Kekuatan
jpnn.com - JAKARTA - Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, surat edaran yang dikeluarkan terkait koordinasi instansi penegak hukum merupakan aturan yang diatur dalam Perkap.
Hal ini bertujuan agar pimpinan mengetahui proses hukum yang tengah menjerat anggotanya. Karenanya, setiap instansi penegak hukum, seperti KPK, kejaksaan, dan pengadilan harus bersurat kepada Kapolri minimal pejabat di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
"Surat edaran itu biasa diberikan oleh satuan tingkat tinggi dalam hal ini Mabes Polri kepada satuan di bawahnya. Dalam kaitan surat ini diberikan atasan, di mana bila bawahan menerima satu tindakan hukum maka dia harus memberitahu kepada atasannya. Supaya tidak ada yang lepas hubungan atasan dan bawahan," kata Martinus di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (19/12).
Fungsi surat edaran itu, agar pimpinan mengetahui permasalahan hukum yang menimpa bawahannya. Kemudian, agar pimpinan mengetahui jawaban atas anggotanya ketika ditanyai oleh media massa.
Di sisi lainnya, tambah Martinus, sebagai evaluasi kecenderungan anggota Polri melakukan pelanggaran hukum.
"Jadi tidak ada yang lepas hubungan atasan dan bawahan. Di Polri tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa tanpa adanya laporan pemberitahuan. Jadi ada laporan mingguan, bulanan, tahunan. Laporan-laporan ini dikumpulkan dan akan kami rilis di akhir tahun. Siapa saja personel Polri yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, berapa orang yang diproses secara pidana, disiplin, dan kode etik," kata Martinus.
Dia membantah adanya aturan tersebut untuk menunjukkan kekuatan Polri dalam penegakan hukum. Menurutnya, saling koordinasi antara satu instansi penegak hukum dengan lainnya, merupakan hal yang wajar. Dalam hal ini, Polri, tambahnya, malah memberi bantuan dengan menyertakan anggota Propam Polri.
"Apa pun yang dilakukan atas sampai bawah tentu sudah diverifikasi. Dan disampaikan dalam kaitan tadi bahwa ini sebagai fungsi pembina yang mengarahkan satuan-satuan bawah. Jadi tidak ada yang aneh dalam informasi atau edaran yang diberikan," tandas Martinus.
JAKARTA - Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, surat edaran yang dikeluarkan terkait koordinasi instansi penegak hukum
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK Bagi Honorer TMS Sudah Buka, tetapi Ribuan Orang Gagal Daftar
- Bea Cukai Bogor Raih Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani, Budi Harjanto: Penyemangat bagi Kami
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Dipercaya Menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis
- Bulog Makassar Memastikan Stok Beras Aman Untuk 14 Bulan ke Depan
- Kunjungi Merauke, Mentrans Iftitah Sulaiman Sampaikan Pesan Prabowo untuk Papua