CATAT! Tidak Ada Agama di Indonesia Membolehkan Pernikahan Sejenis
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, tidak ada satu pun agama di Indonesia yang membolehkan pernikahan sejenis.
Sodik menjelaskan, secara hukum memang ada tiga instrumen yang menyinggung soal pernikahan sejenis di Indonesia.
Pertama, Undang-undang Perkawinan. "Dalam UU ini ditegaskan bahwa pernikahan itu hanya pernikahan sejenis (laki-laki dan perempuan)," kata Sodik saat diskusi bertajuk "UU No 4/2008 tentang Pornografi mampu Jerat Pesta Gay?" di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).
Kedua, kata dia, dalam KUHP itu hanya satu pasal yang intinya menyebutkan bahwa yang dilarang adalah perilaku seksual sejenis antara orang dewasa dengan orang yang diduga atau diketahui di bawah 18 tahun. "Jadi ketika antarorang dewasa itu tidak melanggar, menurut KUHP ada pasalnya," katanya.
Ketiga, ada ruang sedikit di dalam UU Pornografi yang mengatur larangan untuk tidak melakukan, menyebarkan, menjadi semacam agen dan sebagainya. "Itulah jika kita hanya berdasarkan kepada hukum-hukum formal hanya ada tiga. Sedikit ruang untuk mengatasi hal semacam itu," paparnya.
Karenanya, Sodik mengajak untuk melihat jauh ke belakang tentang budaya di Indonesia yang berbasis kepada ribuan etnis dan budaya-budaya yang tidak memberikan toleransi terhadap perilaku seks sejenis itu.
Selain itu, kata Sodik, dari sisi agama juga tidak memberikan pembenaran atas perilaku seks sejenis.
"Agama-agama yang ada di Indonesia, suku bangsa di Indonesia tidak ada yang membenarkan itu (perilaku seks sejenis)," kata Sodik.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, tidak ada satu pun agama di Indonesia yang membolehkan pernikahan sejenis.
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI