Catatan Akhir Tahun ISKA: Kesetaraan Martabat Manusia Menyongsong Tahun 2023

Namun, setidaknya secara kuantitas sangat menurun. Hal ini antara lain tentu ketegasan pemerintah dalam mendorong terbangunnya semangat toleransi di tengah masyarakat. Kesadaran kelompok-kelompok mayoritas untuk hidup berdampingan juga perlu diberikan apresiasi.

Ancaman kelompok separatisme walau tidak mendapat tanggapan dari kelompok yang lebih besar baik dari dalam maupun luar negeri, tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Selanjutnya, ISKA memandang perlunya memperkuat regulasi dan implementasi penguatan toleransi dan hubungan antarumat beragama/kepercayaan.

Hal ini mengingat kasus-kasus intoleransi dan sejumlah pelanggaran beribadah seperti perusakan rumah ibadah, pelarangan beribadah, perusakan atribut agama masih terjadi di sebagian wilayah Indonesia di tahun 2022 yang tersebar di 15 provinsi dengan Jawa Barat di peringkat pertama sebagai provinsi yang paling banyak, kemudian disusul Jawa Timur, kemudian NTB, Lampung, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Aceh, DI Yogyakarta, dan Bali.

Pelaku intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan sangat beragam. Mulai dari individu atau kelompok di masyarakat (non-state actor) atau pemerintah/pemerintah daerah (state actor) untuk itu sudah saatnya perlu diatur dengan regulasi yang tegas.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu tonggak lahirnya Indonesia baru yang diharapkan dibangun dalam sistem solidaritas tanpa sekat dan menjadi kota modern yang berisi manusia-manusia bermartabat.

Meskipun dengan tantangan dalam merencanakan dan membangun IKN, ISKA yakin bahwa kebijakan Pemerintah merupakan kebijakan didasarkan pada kajian yang sifatnya holistic dan untuk kepentingan jangka panjang.

IKN merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan negara dengan landasan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.