Catatan Akhir Tahun PDIP terkait Penegakan Hukum dan HAM

jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan merilis catatan akhir tahun terkait penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Meski berstatus sebagai partai pemerintah, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini kritis terhadap capaian pemerintah Jokowi-JK.

"Setiap akhir tahun kami merilis capaian dan kendala terkait penegakan hukum dan HAM. Ini merupakan salah satu perwujudan kami untuk mewujudkan cita-cita negara hukum," kata Ketua Bidang Hukum PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan, pertengahan pekan ini.

Menurut Trimedya, catatan akhir tahun ini dimaksudkan untuk mengawal penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Sebab, arah penegakan hukum Jokowi-JK telah terdokumentasikan sebagai bagian dari visi dan misi keduanya dalam Pilpres 2014 lalu yang mana PDIP juga harus ikut bertanggungjawab.

"Tahun 2015 memang bisa dikatakan tahun perjuangan di tengah konsolidasi pemerintahan Jokowi-JK. Namun begitu, patut diapresiasi bahwa di tahun 2015 pemerintah juga telah berupaya memastikan penegakan hukum dengan cara mengefektifkan lembaga-lembaga penegaknya," ujarnya.

Dikatakan, pembubaran Petral yang diduga menjadi biang dari mafia migas, pengungkapan mafia daging sapi, demikian juga penting disimak keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan denda Rp1,4 triliun kepada keluarga Presiden Soeharto atas kasus Yayasan Supersemar.

“Itu memberikan pesan penting bahwa penegakan hukum mencoba berbenah diri untuk mencegah terjadinya impunitas dan berlakunya azaz kesamaan di depan hukum," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Pemerintah, kata Trimedya, juga telah membuat langkah penting dengan melaksanakan ekskusi hukuman mati kepada penjahat narkoba. Dengan ekskusi ini, kata dia, pemerintah mengirim pesan penting bahwa pemerintah serius untuk mengurangi kejahatan narkoba.

Sementara terkait kendala dan tantangan dalam penegakan hukum dan HAM di era Presiden Jokowi, kata dia, masih adanya proses penanganan dan penegakan hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Artinya, kata Trimedya, hukum belum diberlakukan sama bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadikannya sebagai panglima.