Catatan Bawaslu: 75 Bapaslon Belum Serahkan Hasil Swab Test saat Mendaftar Ikut Pilkada

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa 75 bakal pasangan calon (Bapaslon) belum menyerahkan hasil swab test Covid-19.
Menurutnya, seharusnya hasil tes itu sudah diserahkan pada tahapan masa pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah pada 4-6 September.
"Terdapat 75 bakal calon di 31 daerah yang belum menyerahkan hasil uji usap atau swab saat pendaftaran," kata Afifuddin dalam konferensi pers secara virtual tentang Hasil Pengawasan Pendaftaran Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020, Senin (7/9).
Menurut Afifuddin, keterbatasan laboratorium di daerah menjadi alasan para bapaslon yang belum menyerahkan hasil swab.
Beberapa bapaslon beralasan hasil swab test mereka tak kunjung keluar. Dengan begitu mereka tidak bisa menyerahkan hasil tes usap saat tahapan pendaftaran Pilkada 2020 di KPU daerah masing-masing.
"Penyebab utamanya adalah tidak ada laboratorium tempat pemeriksaan test swab di daerah," tutur Afifuddin.
Lebih lanjut Afifuddin mengatakan, Bawaslu juga mencatat 26 bapaslon belum melengkapi dokumen saat mendaftar sebagai calon kepala dan wakil kepala daerah. Misalnya, dokumen pelaporan pajak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Sebagian besar dokumen yang diungkap saat pendaftaran adalah laporan pajak dan LHKPN yang masih dalam proses, surat surat bebas pailit dari pengadilan niaga, surat keterangan bebas narkoba, dan bukti pengunduran diri sebagai ASN," ujar dia.
Bawaslu mencatat masih banyak bakal pasangan calon (bapaslon) yang tidak melengkapi dokumen saat mendaftar ke KPU daerah untuk mengikuti Pilkada 2020.
- Isu COVID & Lab Wuhan Mencuat Lagi, China Gercep Membela Diri
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Kuasa Hukum Tipagau Anggap Putusan MK Ini Jadi Langkah Menegakkan Keadilan di Mimika