Catatan dari Wakil Ketua MPR Untuk Puan Maharani, Soal Sumbar dan Pancasila

“Masyarakat Sumbar, termasuk kader-kader PKS di sana, dari dulu sampai sekarang tetap melaksanakan Pancasila, dan tidak pernah mengusulkan untuk ubah Pancasila yang bisa diperas menjadi trisila atau ekasila," kata HNW.

"Mereka juga tak pernah usulkan perubahan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi Ketuhanan yang berkebudayaan. Hal-hal kontroversial yang tercantum dalam RUU HIP yang ditolak oleh khalayak ramai itu,” imbuhnya.

Memang benar, selama sepuluh tahun terakhir Sumbar dipimpin oleh Irwan Prayitno, tokoh Minang yang kader PKS.

Beliau dipilih secara demokratis oleh mayoritas warga Sumbar.

Seandainya, Irwan Prayitno dan PKS tidak mendukung Pancasila, yang itu artinya mengkhianati warisan perjuangan tokoh-tokoh Bangsa dari Sumbar, tidak mungkin warga Sumbar memilihnya, apalagi sampai dua kali pemilihan gubernur.

“Setelah periode pertama masa jabatan sebagai gubernur, Irwan Prayitno diajukan kembali dalam kontestasi pemilihan gubernur. Rakyat Sumbar memilih secara rasional, bebas dan terbuka, dan ternyata kembali warga Sumbar memenangkan Irwan Prayitno, kader PKS itu," katanya.

"Warga Sumatera Barat merasakan bagaimana kinerja dari Gubernur Sumatera Barat itu, dengan telah mendapatkan ratusan penghargaan dan apresiasi di tingkat nasional, yang tak mungkin diberikan kalau tak berprestasi dan tidak dukung Pancasila," imbuh HNW.

Dia menambahkan lagi, Sumbar dan gubernurnya selama sepuluh tahun ini mendapatkan ratusan penghargaan di tingkat nasional, bahkan dari Presiden RI.