Catatan Ketua MPR: Fakta Kemiskinan, PHK, dan Urgensi Jaring Pengaman Pangan

Oleh: Bambang Soesatyo

Catatan Ketua MPR: Fakta Kemiskinan, PHK, dan Urgensi Jaring Pengaman Pangan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

Namun, dari pemberitaan tentang PHK yang masif, dan juga fakta tentang jutaan remaja komunitas Gen Z yang tidak bekerja bisa ditarik kesimpulan bahwa jumlah warga yang butuh bantuan sosial dari negara akan terus dan terus bertambah.

Karena itu, gagasan dan program prioritas dari Prabowo tentang jaring pengaman pangan menjadi sangat relevan, bahkan urgen.

Sebab, ketika semakin banyak orang yang kesulitan mendapatkan bahan pangan, negara harus hadir.

Intervensi negara menjadi kenicayaan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia yang lemah, berkekurangan dan difabel (penyandang disabilitas).

Dalam praktiknya, food safety nets dipahami sebagai program yang dirancang untuk melindungi individu maupun komunitas yang rentan dari kerawanan pangan.

Realisasi program ini bisa dalam bentuk bantuan pangan, subsidi harga pangan, atau pendekatan lain yang fokus pada target yang memastikan semua orang, utamanya yang paling rentan, memiliki akses ke pangan yang cukup dan bergizi.

Sejumlah negara pernah dan telah menerapkan program jaring pengaman pangan dengan sukses.

India merancang Public Distribution System (PDS) yang bertugas menyediakan makanan pokok dengan harga subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Gagasan dan program prioritas dari Prabowo tentang jaring pengaman pangan menjadi sangat relevan di tengah jumlah warga miskin meningkat akibat gelombang PHK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News