Catatan Ketua MPR: Fokus Pada Kemajuan dan Kesejahteraan dengan PPHN

Oleh: Bambang Soesatyo

Catatan Ketua MPR: Fokus Pada Kemajuan dan Kesejahteraan dengan PPHN
Ketua MPR Bambang Soesatyo kembali menyampaikan urgensi PPHN untuk memastikan terwujudnya kesinambungan pembangunan antara satu periode pemerintahan ke periode penggantinya, baik di tingkat pusat hingga daerah. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

Selain itu, Jakarta masih mempunyai masalah yang berkait dengan bayi kurang gizi (stunting) hingga masalah anak putus sekolah.

Kalau di Jakarta yang berstatus ibu kota negara saja masih menyimpan persoalan-persoalan mendasar seperti itu, ada banyak daerah lain yang juga memiliki persoalan serupa.

Memang, mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa persoalan mendasar itu adalah fakta yang bisa dijumpai di berbagai daerah.

Jumlah penduduk miskin per Maret 2022 tercatat 26,16 juta orang.

Belasan juta penduduk Indonesia masih mengalami kekurangan gizi, termasuk bayi.

BPS juga mencatat, angka putus sekolah meningkat pada 2022 di seluruh jenjang pendidikan; dari Sekolah Dasar (SD) hingga sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Menengah Atas (SMA).

Fakta dan data-data itu menjelaskan bahwa belum semua warga negara terjangkau dan terlayani oleh pembangunan.

Puluhan tahun merdeka dan hampir seperempat abad melakoni reformasi, negara belum mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya.

Gaige Kaifang adalah PPHN Tiongkok yang masih dipatuhi para pemimpin di negara tersebut hingga era terkini. Patut jadi contoh buat Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News