Catatan Ketua MPR RI: Cegah Money Laundering pada Jasa Layanan Pinjol
Oleh: Bambang Soesatyo

jpnn.com - Institusi penegak hukum harus mampu mencegah praktik pencucian uang dalam penyelenggaraan jasa layanan pinjaman online (pinjol) yang mulai marak di dalam negeri.
Tidak boleh ada lagi ruang gerak bagi pinjol ilegal.
Sumber dana penyelenggara pinjol legal pun harus dipastikan bersih dari kemungkinan tindak pidana.
Selasa (9/11) lalu, Bareskrim Polri menangkap seorang warga negara Tiongkok berinsial WJS di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
WJS terindikasi sebagai bos besar yang menyelenggarakan jasa layanan pinjol ilegal.
Di Wonogiri, Jawa Tengah, manajemen pinjol ilegal yang dikendalikan WJS meneror nasabah ketika menagih pinjaman.
Tak tahan dengan teror yang tak berkesudahan itu, seorang ibu rumah tangga yang menjadi nasabah pinjol ilegal kelompok WJS memilih mengakhiri hidupnya.
Memang, tak terbantahkan bahwa masyarakat butuh model layanan pinjol yang prosesnya sederhana dan cepat.
Namun, kebutuhan masyarakat akan layanan pinjol harus tetap dilindungi oleh negara.
Jangan sampai pasar yang terbentuk dari kebutuhan layanan Pinjol itu disusupi oleh pelaku kejahatan kerah putih (white collar crima) yang mempraktikkan perilaku brutal ala mafia.
Ketika manajemen penyelenggara pinjol berperilaku brutal dengan meneror nasabah saat menagih, latar belakang mereka patut diselidiki, termasuk sumber atau asal muasal dana yang mereka tawarkan kepada calon nasabahnya.
Kejelasan sumber dana pinjol sangat penting untuk memastikan dana-dana itu bukan berasal dari tindak pidana.
- 3 Juta Lulusan SMA/SMK Menganggur, Waka MPR: Berbagai Langkah Harus Segera Diambil
- HNW Usulkan ke Prabowo Terbitkan Keppres yang Tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI
- Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas Selama Pemeliharaan Sistem, Sampai Kapan?
- Danantara dan Komitmen Presiden Bagi Hilirisasi SDA-Tanaman Pangan
- Waka MPR Dorong Pemda Proaktif Sosialisasikan Persyaratan SPMB 2025 Secara Masif
- Waka MPR Sebut Inisiatif Putra Prabowo Temui Megawati Meneduhkan Dinamika Politik