Catatan Ketua MPR RI: Mewujudkan Persepsi Positif Negara dari Sukses Vaksinasi

Oleh negara, seluruh rakyat Indonesia diberi hak mendapatkan vaksinasi tanpa dipungut biaya, karena biaya vaksinasi ditanggung oleh negara. 

Pemerintah telah berkeputusan untuk menggunakan sisa anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk membiayai vaksinasi.

Dari total anggaran Rp 695,2 triliun yang dikelola PEN, sudah terserap Rp 481,61 triliun atau 69,3 persen.

Sisanya diperkirakan tidak akan terserap hingga akhir 2020, dan karena itu digunakan untuk membiayai vaksinasi corona pada tahun mendatang. 

Keputusan ini solutif dan progresif. Sudah menjadi kalkulasi sejumlah kalangan bahwa rencana vaksinasi dengan skema subsidi dan skema mandiri kurang produktif, bahkan bisa saja sarat masalah.

Karena bergantung pada kondisi keuangan setiap pribadi atau keluarga di masa pandemi dan resesi ekonomi sekarang, vaksinasi skema mandiri pasti berjalan lamban, memakan waktu dan juga menjadi ribet karena faktor eror di tahap penyimpanan serta distribusi vaksin.

Belum lagi faktor risiko penyimpangan, seperti spekulasi dan permainan harga. 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, target untuk segera mewujudkan persepsi positif dari vaksinasi skema mandiri menjadi tidak mudah.