Catatan Ketua MPR RI: Sejumlah Persoalan Perlu Dibenahi Sebelum Vaksinasi 

Oleh: Bambang Soesatyo

Catatan Ketua MPR RI: Sejumlah Persoalan Perlu Dibenahi Sebelum Vaksinasi 
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Humas MPR RI.

Selain dari Tiongkok, dua perusahaan farmasi dari Amerika Serikat (AS), Moderna dan Pfizer, baru-baru ini berani memublikasikan keampuhan vaksin buatan mereka.

Moderna mengklaim keampuhan vaksin buatannya mencapai 94,5 persen.

Pfizer dan mitranya, BioNTech,  mengaku keampuhan vaksin buatan mereka mencapai 95 persen.

Dari Eropa, vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca bersama Universitas Oxford mungkin akan mengajukan klaim yang tidak jauh berbeda. 

Sambil menunggu hadirnya vaksin di dalam negeri, ada sejumlah persoalan yang mendesak untuk dibenahi, guna menghindari kerumitan dan kesimpangsiuran saat vaksinasi mulai dilaksanakan.

Karena itu, sejak persiapan hingga pelaksanaan vaksinasi, tata kelola harus diupayakan efektif. Kesimpangsiuran informasi harus dihindari.

Sangat penting bagi Kementerian Kesehatan, sebagai pihak yang berwenang dalam program vaksinasi, mengambil inisiatif untuk menyeragamkan informasi kepada publik. 
                                                          Apakah realisasi vaksinasi dilaksanakan serentak atau bertahap? Maka, harus ada keseragaman jawab atas pertanyaan tentang ketersediaan vaksin saat vaksinasi mulai dilaksanakan.

Dengan asumsi minimal 160 juta penduduk (70 persen dari total penduduk Indonesia) harus menerima vaksin demi terwujudnya kekebalan kelompok (herd immunity), berarti harus tersedia minimal 320 juta dosis vaksin.

Bamsoet berpesan vaksinasi untuk mendapatkan kekebalan dari virus corona tidak boleh rumit atau membebani masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News