Catatan Komisi IX DPR untuk Menkes Terawan dan Doni Monardo

Kemudian, pemerintah didesak segera memperluas jejaring Rumah Sakit (RS) dan laboratorium untuk penanganan Covid19.

Tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga punya swasta yang memenuhi standar. Sebab, sekarang ini sejumlah RS sudah penuh. Laboratorium yang ada juga kewalahan.

Berikutnya, pemerintah harus memastikan adanya mass rapid test Covid-19 yang melibatkan pihak di luar pemerintah namun tetap dengan rekomendasi Kemenkes. DPR khawatir tes cepat yang dilakukan pemerintah tidak menjangkau keseluruhan masyarakat yang terpapar.

"Oleh karena itu perlu diberi peluang pada pihak luar pemerintah untuk melakukan hal yang sama tetapi dengan rekomendasi Kemenkes, supaya tidak liar dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas legislator asal Sumatera Utara ini.

Dalam pelaksanaan rapid test itu, pemerintah harus memprioritaskan kepada tenaga medis dan nonmedis yang sedang berjuang di garis depan penanganan Covid-19. Sebab, mereka harus dipastikan kesehatannya untuk bisa bekerja melayani masyarakat.

Terkait APD, kata Saleh, pemerintah diminta melibatkan pihak swasta dalam pengadaannya. Termasuk masker dan hand sanitizer.

Pemerintah dinilai tidak akan mampu segera memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut dalamw aktu cepat. Apalagi sekarang sudah terjadi kelangkaan di banyak daerah.

"Namun Pak Doni Monardo menjelaskan kepada kami, bahwa APD itu sekarang sedang dalam proses produksi di Indonesia. Jadi ada beberapa pabrik tekstil besar di Bandung yang bersedia kerja sama dengan pemerintah untuk segera memproduksinya. Sehingga kebutuhan untuk dalam negeri akan segera terpenuhi," jelas wakil ketua Fraksi PAN DPR ini.