Catatan Kritis Aktivis untuk Kerja Sama NU dengan Korporasi Sawit

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Presidium Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan mengkritisi kerja sama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan perusahaan sawit.
Dia sangat menyayangkan organisasi nahdiyin itu melakukan kerja sama tersebut.
“Kerja sama PBNU dengan korporasi sawit menimbulkan kekecewaan di kalangan para nahdiyin, aktivis lingkungan, dan pegiat sosial di seluruh pelosok negeri,” ujar Ridwan melalui layanan pesan ke media, Senin (7/3).
Praktisi hukum itu pun membeber alasannya mengkritisi kerja sama NU dengan korporasi sawit. Ridwan menuturkan saat ini masyarakat menghadapi kelangkaan minyak goreng.
Dia mengaskan para cendekiawan, aktivis sosial, dan pengamat kebijakan pangan sudah menyampaikan catatan soal fenomena itu. Belakangan ini, di mana-mana terjadi antrean warga yang hendak membeli minyak goreng.
”Ini ironis, Indonesia adalah negeri terbesar perkebunan sawit di dunia” tuturnya.
Selain itu, Ridwan juga menyoroti efek industri sawit pada lingkungan. Deforestasi, kebakaran hutan, bencana banjir, bahkan kekerasan mewarnai industri sawit.
“Masalah pertanahan, khususnya perkebunan sawit, memuncaki daftar rentetan kasus konflik agraria selama ini,” ulasnya.
Anggota IHCS Ridwan Darmawan mengkritisi kerja sama PBNU dengan perusahaan sawit. Begini penjelasannya.
- Ekspor Minyak Sawit Sumbang Devisa Negara Capai Rp 440 Triliun
- Gelar Seminar, PTPN Bahas Peran Strategis Kelapa Sawit Menuju Indonesia Emas 2045
- BPKH Temui Pengurus PBNU, Minta Dukungan Terkait Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
- Curi Buah Kelapa Sawit, Jali Diringkus Satreskrim Polres Musi Rawas
- Kapolri dan Ketua PBNU Membahas Keberagaman dan Isu Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
- Kerja Sama Polri-PBNU Dinilai Efektif Kurangi Kekerasan di Pesantren