Catatan Kritis Fraksi PKS: Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di 3 Bidang Ini Masih Jauh dari Harapan

"Fraksi PKS benar-benar khawatir, dan hal ini seharusnya menjadi warning bagi pemerintah bahwa pembangunan Indonesia bertumpu pada utang," jelasnya.

Fraksi PKS juga menyayangkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan pascapandemi Covid-19.

“Kebijakan kenaikan BBM bersubsidi pada 3 September 2022 itu menyebabkan inflasi tinggi dan berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Sisi lain, Fraksi PKS menyoroti kondisi politik dan demokrasi menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024.

Jazuli menyatakan pihaknya menyayangkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang masih terus bergulir dari berbagai kalangan bahkan dari para elite politik dan pejabat negara.

Selain itu, Jazuli menambahkan, meski penyelenggaraan pemilu sudah berjalan, Fraksi PKS mewanti-wanti betul soal profesionalitas dan netralitas penyelenggara pemilu.

Fraksi PKS menyoroti lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kualitas penegakan hukum, dan kompetensi etika penyelenggara negara.

Fraksi PKS sejatinya menyambut baik dan ikut mendukung lahirnya KUHP yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri.