Catatan Kritis Gerindra untuk Pertanggungjawaban Pemerintah soal APBN 2019

"Penting kiranya untuk kita ketahui, secara umum dapat dikatakan bahwa capaian dan realisasi dari asumsi pada APBN TA 2019 meleset dari target yang ditetapkan," tegasnya.

Dua indikator penting lainnya yaitu tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) bertenura 3 bulan dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi SPN 3 bulan di angka 5,6 persen lebih tinggi dari pagu yang ditetapkan sebesar 5,3 persen.

Adappun ekonomi Indonesia selama tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 5,02 persen. Capaian itu lebih rendah dari target 5,3 persen yang dipatok dalam APBN 2019.

"Bahkan jika dibandingkan dengan RPJMN, pertumbuhan ekonomi di 2019 seharusnya mencapai 8,0 persen," sebut Hergun.

Legislator asal Sukabumi, Jawa Barat itu lantas menyoroti sikap pemerintah yang cenderung menyalahkan faktor gejolak ekonomi eksternal dan global. Padahal, katanya, porsi ekonomi eksternal dan global dalam struktur PDB Indonesia tidaklah signifikan.

Anggota Komisi XI DPR itu menegaskan, peran ekspor dan impor masing-masing masih di bawah 20 persen. "Capaian pemerintah yang hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen kurang memenuhi ekspektasi rakyat," kritiknya.

Fraksi Gerindra juga menilai besarnya tambahan anggaran pembangunan ternyata belum mampu mendatangkan perbaikan pada fundamental ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

 "Yang terjadi malah sebaliknya, penurunan jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya tahun 2018 yang mencapai 5,17 persen," sambung ketua DPP Gerindra ini.