Catatan Pak Jokowi: Ratusan Kepala Daerah Tak Sejalan dengan Pusat soal COVID-19

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait realokasi anggaran untuk penanggulangan virus corona (COVID-19) di daerah. 

Presiden Ketujuh RI itu meminta kedua pembantunya di Kabinet Indonesia Maju tersebut menertibkan seluruh kepala daerah dalam penanganan COVID-19, terutama soal realokasi anggaran di APBD.

"Fokus semuanya, fokuskan semuanya, fokuskan semua, kekuatan kita pada upaya penanganan COVID-19. Baik itu di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya,” ujar Jokowi yang memimpin rapat dari Istana Bogor.

“Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai lari dari tiga prioritas yang saya sampaikan, (pertama) kesehatan yaitu COVID-19. Yang kedua jaring pengaman sosial. Yang ketiga stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha," kata Jokowi.

Setelah mencermati perkembangan akhir-akhir ini, Jokowi mencatat banyak APBD maupun kepala daerah yang berjalan seperti kondisi normal. "Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan, agar mereka ditegur," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ada 103 kepala daerah belum menganggarkan jaring pengaman sosial dalam penanggulangan dampak COVID-19. Selain itu, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi akibat pandemi global itu.

“Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini. Sekali lagi saya minta Mendagri, Bu Menteri Keuangan membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran dan kegiatan-kegiatan yang ada," kata Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menginginkan kepala daerah memangkas belanja-belanja tidak prioritas dan mengalihkannya untuk penanggulangan COVID-19. Jokowi lantas mencontohkan mata anggaran yang harus dipangkas seperti perjalanan dinas, serta belanja dan rapat-rapat yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.