Catatan Pakar soal Penegakan Hukum di 2021: Dari Kasus ASABRI hingga Permainan Karantina Kesehatan

Sebab, lanjut dia, tiap pelanggaran HAM berat, yang menjadi korban pasti rakyat kecil.
Suparji juga mendukung sembilan rencana program Kejaksaan Agung.
Dia mengatakan rencana tersebut sangat bagus terutama dalam soal penuntutan berdasar hati nurani dan penuntasan pelanggaran HAM berat.
"Diharapkan di 2022 jajaran Korps Adhyaksa merealisasikan rencana program tersebut. Ke depan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan dan sesuai nurani masyarakat benar-benar terwujud," kata Suparji.
Kejaksaan, lanjut dia, perlu memantau pelaksanaan di lapangan terhadap program strategis untuk kepentingan masyatakat.
Menurut dia, di lapangan masih terjadi penyimpangan.
Dia lantas mencontohkan pogram pemerintah pencegahan Covid-19, salah satunya karantina kesehatan yang belum maksimal. Sebab, ada indikasi yang lolos karena kolusi dengan petugas.
"Pelaksanaan karantina kesehatan bagi warga negara Indonesia yang baru masuk Indonesia, seperti para TKI juga terindikasi dimainkan petugas," pungkas Suparji Ahmad. (cr3/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Pakar hukum pidana Suparji Ahmad memberikan catatan tahunan perihal penegakan hukum selama 2021
Redaktur : Adil
Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama
- Soal Keluhan AS Terhadap Barang Bajakan di Mangga Dua, Kemendag Bilang Begini
- Mahfud MD Sebut Kejaksaan Didukung Rakyat untuk Bersihkan Peradilan
- Kejagung Paling Dipercaya Publik, Pakar Prediksi Serangan Balik Koruptor Makin Gencar
- Leadership Faktor Kunci Keberhasilan Kejaksaan Agung
- Survei LSI: Kejagung Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
- Kejagung Dinilai Perlu Telisik Pengadaan Minyak Mentah di Indonesia