Catatan Politik Senayan: Penegakan Hukum yang Tidak Melecehkan Rasa Keadilan

jpnn.com, JAKARTA - Ketertiban umum dan tata kelola pemerintahan yang benar akan terwujud, dan juga selalu terjaga, jika masyarakat dan aparatur negara percaya dan hormat kepada institusi penegak hukum.
Sayangnya, derajat kredibilitas institusi penegak hukum akhir-akhir ini tak hanya menjadi sasaran kritik, melainkan sudah menjadi faktor yang menyulut keluh kesah masyarakat.
Untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatan itu diyakini semua institusi penegak hukum paling tahu apa yang harus dilakukan.
Aspirasi masyarakat menghendaki agar ‘sinetron’ penegakan hukum dan pelecehan terhadap rasa keadilan bersama harus mulai dihentikan.
Indonesia negara hukum, tetapi wajah penegakan hukum di negara ini tampak demikian buram.
Persepsi yang demikian tak hanya terbentuk dibenak para ahli atau komunitas berpendidikan tinggi, melainkan juga dipahami semua komunitas di akar rumput.
Hari-hari ini, banyak kalangan merasakan kalimat ‘Indonesia negara hukum’ itu hanya sebatas klaim yang sudah kehilangan hakekat maknanya.
Bahkan, telah bermunculan pula ungkapan tentang tidak adanya kepastian hukum di negara ini.
Wajah penegakan hukum yang demikian buram menyebabkan rasa keadilan bersama terlecehkan akan menimbulkan gangguan amat serius pada ketertiban umum
- KPK Panggil Komisaris Utama Sinarmas dalam Kasus Dugaan Investasi Fiktif
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- 5 Berita Terpopuler: Menanti Hasil Demo Honorer, Penanganan Guru Diambil Alih Pusat, Rusak!
- Kardinal Suharyo Kunjungi Hasto di Rutan KPK, Ungkap Alasan Pastoral dan Pribadi
- KPK Dalami Peran Eks Menhub Budi Karya dalam Dugaan Korupsi Proyek DJKA
- Survei LSI: Kejagung Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik