Catatan Politik Senayan: Penegakan Hukum yang Tidak Melecehkan Rasa Keadilan
jpnn.com, JAKARTA - Ketertiban umum dan tata kelola pemerintahan yang benar akan terwujud, dan juga selalu terjaga, jika masyarakat dan aparatur negara percaya dan hormat kepada institusi penegak hukum.
Sayangnya, derajat kredibilitas institusi penegak hukum akhir-akhir ini tak hanya menjadi sasaran kritik, melainkan sudah menjadi faktor yang menyulut keluh kesah masyarakat.
Untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatan itu diyakini semua institusi penegak hukum paling tahu apa yang harus dilakukan.
Aspirasi masyarakat menghendaki agar ‘sinetron’ penegakan hukum dan pelecehan terhadap rasa keadilan bersama harus mulai dihentikan.
Indonesia negara hukum, tetapi wajah penegakan hukum di negara ini tampak demikian buram.
Persepsi yang demikian tak hanya terbentuk dibenak para ahli atau komunitas berpendidikan tinggi, melainkan juga dipahami semua komunitas di akar rumput.
Hari-hari ini, banyak kalangan merasakan kalimat ‘Indonesia negara hukum’ itu hanya sebatas klaim yang sudah kehilangan hakekat maknanya.
Bahkan, telah bermunculan pula ungkapan tentang tidak adanya kepastian hukum di negara ini.
Wajah penegakan hukum yang demikian buram menyebabkan rasa keadilan bersama terlecehkan akan menimbulkan gangguan amat serius pada ketertiban umum
- Indonesia Akan Gelar Kejuaran Dunia Balap Rally, Bamsoet Bilang Begini
- KPK Periksa eks Bos Taspen terkait Kasus Dugaan Korupsi Investasi Fiktif
- Mangkir dari Panggilan, Wali Kota Semarang Hevearita Dijadwalkan Ulang oleh KPK
- Ini Langkah Strategis Bea Cukai Menjaga Hubungan Kerja Sama Antarinstansi Penegak Hukum
- KPK Bergerak ke Pekanbaru, Apa yang Disasar?
- Pemerintah Kaji Wacana KPK untuk Memiliki Penyidik Tunggal