Catatan Politik Senayan: Penegakan Hukum yang Tidak Melecehkan Rasa Keadilan
jpnn.com, JAKARTA - Ketertiban umum dan tata kelola pemerintahan yang benar akan terwujud, dan juga selalu terjaga, jika masyarakat dan aparatur negara percaya dan hormat kepada institusi penegak hukum.
Sayangnya, derajat kredibilitas institusi penegak hukum akhir-akhir ini tak hanya menjadi sasaran kritik, melainkan sudah menjadi faktor yang menyulut keluh kesah masyarakat.
Untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatan itu diyakini semua institusi penegak hukum paling tahu apa yang harus dilakukan.
Aspirasi masyarakat menghendaki agar ‘sinetron’ penegakan hukum dan pelecehan terhadap rasa keadilan bersama harus mulai dihentikan.
Indonesia negara hukum, tetapi wajah penegakan hukum di negara ini tampak demikian buram.
Persepsi yang demikian tak hanya terbentuk dibenak para ahli atau komunitas berpendidikan tinggi, melainkan juga dipahami semua komunitas di akar rumput.
Hari-hari ini, banyak kalangan merasakan kalimat ‘Indonesia negara hukum’ itu hanya sebatas klaim yang sudah kehilangan hakekat maknanya.
Bahkan, telah bermunculan pula ungkapan tentang tidak adanya kepastian hukum di negara ini.
Wajah penegakan hukum yang demikian buram menyebabkan rasa keadilan bersama terlecehkan akan menimbulkan gangguan amat serius pada ketertiban umum
- Anggota DPR Maria Lestari Mangkir Panggilan KPK
- Megawati Kritik Kinerja KPK, Cuma Mau Ubek-Ubek Hasto, Tidak Usut Kasus Lain
- Inilah yang KPK Dalami dari Ahok terkait Kasus Korupsi LNG
- Tinjau Makan Bergizi Gratis di Kota Bogor, Waka MPR Eddy Soeparno Tekankan Hal Ini
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya
- KPK Minta Warga NTB Kawal Program Makan Bergizi Gratis