Catatan untuk Presiden Jokowi: Perlu Anggaran Khusus untuk Mewujudkan Ekonomi Hijau

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Abdul Wahid menyambut baik komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat ekonomi hijau (green economy).

Komitmen ekonomi hijau (green economy) perlu dukungan berbagai kebijakan, termasuk anggaran negara agar pengembangan ekonomi hijau tidak hanya wacana.

"Namun, kita belum melihat secara jelas program konkretnya seperti apa. Sebenarnya kami sudah bantu dalam bentuk komitmen menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyelesaikan persoalan, termasuk industri hijau," kata Wahid.

Menurutnya, jika ekonomi hijau semakin berkembang, diikuti pengurangan penggunaan energi berbasi fosil, maka akan menjadi langkah penting Indonesia untuk mencegah krisis iklim.

Menurut Wahid, perlu kebijakan yang jelas agar pelaksanaan ekonomi hijau tidak sekedar wacana.

Wahid mengatakan untuk mewujudkan ekonomi hijau ini perlu dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan manajemen yang baik antara pusat dan daerah.

"Kalau pendanaannya mengandalkan investor, kita perlu cari investor yang memiliki komitmen untuk mewujudkan green economy," sambungnya.

Jika mengandalkan APBN, harus ada porsi khusus untuk ekonomi hijau. "Lima persen sampai sepuluh persen. Lima persen saja sudah selesai itu ekonomi hijau," jelasnya.