Cawagub Sumsel-Mantan Pangdam 'di-KPK-kan'

JAKARTA - Mantan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), yang juga calon wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih, Eddy Yusuf dan mantan Pangdam II/Sriwijaya, Syahrial BP Peliung, dilaporkan enam warga Baturaja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya dilaporkan oleh Law Office Lukmanul Hakim & Partners Jakarta, yang mewakili enam orang klien mereka yang berasal dari Kabupaten Baturaja.

Eddy diduga telah menyerahkan atau memberikan dana tunai untuk pekerjaan atau pembelian tanah dan kantor Kodim 0403 Baturaja kepada Syahrial BP Peliung senilai Rp5 miliar. Dalam prosesnya diduga terdapat indikasi korupsi. Enam warga Baturaja, Sumsel, yang menyerahkan kuasa kepada Lukmanul Hakim SH dkk itu ialah Hj Ida Farida (57), Yulianar (48), Milwan Ibrahim (62), Asnah Winda (64), H Ismail Ibrahim, Hj Mala Dewi Ibrahim, keenam keluarga itu ahli waris atau anak kandung dari almarhum Ibrahim bin Pangeran Hadjib. Sekarang ini, mereka juga menggugat perdata di Pengadilan Negeri (PN) Baturaja, dengan nomor register 10/Pdt.G/2008/PN.BTA.

Ketika datang ke KPK sekitar pukul 14.20 Wib, Jumat (17/10), Lukman dkk membawa sejumlah bukti dalam bentuk kertas. Mereka mendapatkan tanda bukti penerimaan laporan/informasi dugaan tindak pidana korupsi dari KPK, Nomor 2006-10000452 tertanggal 17 Oktober 2008 diterima oleh petugas penerimaan laporan pengaduan masyarakat, Sandy Putra. Ada tiga BB (barang bukti) yang diserahkan, laporan kronolis, data terkait, dan tanda pembayaran.

"Proses ruislag terindikasi inprosedural dilihat dari perjanjian awal ruiglagnya. Hal tersebut dapat dicermati secara lugas di dalam bagian maksud dan tujuan ruislag tersebut, yaitu untuk pengembangan dan kelancaran lalu lintas dan tata Kota Baturaja, tetapi diatas tanah tersebut saat ini malah dibangun sebuah bangunan bernama Departemen Store Ramayana. Pertanyaannya, apakah perubahan tata ruang untuk pembangunan mall Ramayana telah ada pengesahannya melalui DPRD OKU," cetus Lukman.