Cawalkot Mesti Punya Duit Rp20 Miliar

Saat dikonfirmasi, para petinggi partai beramai-ramai membantah. Ketua DPC Demokrat Kota Bogor, Adhi Daluputra membantar isu hubungan transaksional yang mendera partai berlambang segitiga mercy itu. Adapun transaksi dana dari cawalkot, digunakan untuk untuk sosialisasi. “Ah, kami tidak ada menarik dana transaksional seperti itu. Dana Rp25 juta itu untuk biaya sosialisasi selama mengikuti proses penjaringan,” ucapnya, berkilah.

Sama seperti PD, PDIP pun ramai bookingan cawalkot. Awalnya, tak kurang dari 16 cawalkot telah telah mendaftar. “Kami tidak memungut biaya apapun dalam proses penjaringan ini. Tidak betul jika ada sistem transaksional seperti itu. Itu wewenang DPP,” bantah Sekretaris DPC PDIP Kota Bogor, Slamet Wijaya.

DPC Gerindra Kota Bogor, Sopian Ali Agam mengatakan, rekomendasi cawalkot merupakan kewenangan di tingkat pusat. “Ah, tidak ada seperti itu. Soal kontrak politik atau dana pemenangan kampanye, itu wewenang DPP. Kami hanya ditugaskan membuka komunikasi untuk dirujuk ke tingkatan koalisi saja,” ucapnya.

Begitupun Ketua DPC PBB Kota Bogor, Subhan Murtadla. Ia mengatakan, transaksi antara parpol dan cawalkot tidak seperti jual-beli "daging sapi". “Tidak ada model seperti itu. Kami di tingkat cabang, sama sekali tidak meminta dana apapun untuk masing-masing calon yang ikut penjaringan,” ujarnya.