Cawe-Cawe Penguasa di Pilpres 2024 Membahayakan Demokrasi
jpnn.com, TANGSEL - Pengamat politik Airlangga Pribadi menilai demokrasi Indonesia cenderung mengalami pendalaman erosi demokrasi.
Artinya, kata dia proses pelemahan demokrasi yang tengah berjalan mengalami pendalaman saat ini.
"Salah satu hal yang menjadi fenomena yang terlihat bahwa problem intervensi aparatus negara, netralitas ASN, cawe-cawe kekuasaan, dan problem dari penyelenggara pemilu yang kesemuanya berlangsung menjelang Pilpres 2024 memperlihatkan bahwa ancaman demokrasi saat ini menggerus konsolidasi demokrasi kita," kata Airlangga dalam Catatan Awal Tahun Pemilu 2024: Penguatan atau Disrupsi Demokrasi? yang diselenggarakan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (10/1).
Airlangga yang juga Dosen FISIP Unair mengatakan bahwa demokrasi dengan berbagai aturan dan regulasinya tidak lagi diindahkan sebagai satu-satunya aturan main bersama.
"Problem kita bukan hanya pada persoalan substansi demokrasi, tetapi pelemahan prosedural demokrasi pada Pilpres 2024," kata dia.
Menurutnya, apa yang terjadi saat ini bukan hanya proses pelemahan demokrasi, tetapi, ancaman demokrasi dan tatanan republik akan berubah menjadi sesuatu yang lain yang bisa berujud tirani maupun despot, di mana penguasa atau pemimpin berada diatas hukum, dan bahkan hilangnya kekuatan hukum untuk memberikan batasan atau sangsi terhadap kekuatan politik yang melakukan pelanggaran HAM maupun pelanggaran etik.
"Risiko yang muncul ialah ketika republik sebagai tatanan politik yang mengatur agar hukum dan regulasi menjaga kesetaraan maupun tidak terjadinya kekuasaan yang tidak terbatas bekerja dalam tatanan politik," sambungnya.
"Persoalan ini menjadi makin kompleks ketika berbagai bentuk pelanggaran etis dan HAM dilakukan melalui proses politik normalisasi dengan politik gimmick yang seakan-akan politik ini berjalan secara normal dan mengaburkan persoalan yang ada," kata dia. (rhs/jpnn)
Ulah cawe-cawe penguasa di Pilpres 2024 sangat membahayakan demokrasi di Indonesia.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Konfigurasi Politik Nasional Dinilai Tak Mendukung Sikap Polisi untuk Humanis
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia
- Demokrasi Digital Tunjuk Titi Anggraini, Meidy Fitranto, dan Emmy Samira Jadi Advisor
- Pengamat Nilai Kritik 'The Economist' kepada Prabowo Tak Sesuai Kenyataan
- Pilkada Kampar 2024: Yuyun-Edwin Menggugat ke MK