CBA: Anggaran untuk Korban Gempa Lombok Mampat

CBA: Anggaran untuk Korban Gempa Lombok Mampat
Seorang pengungsi gempa Lombok membuat selokan agar air hujan tidak memasuki tendanya di Pengungsian Desa Duman, Lombok Barat, Rabu (22/8). Foto: Ivan/ Lombok Post/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Korban bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) mesti ekstra bersabar, di tengah-tengah gegap gempita pagelaran Asian Games yang baru usai dan dilanjut Asian Para Games. Yang tidak kalah megahnya acara pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group. Kesemuanya dilaksanakan di Indonesia, mau tidak mau ini harus diterima karena toh sudah diagendakan, tidak seperti bencana gempa yang datang tiba-tiba.

Tetapi, Koordiantor Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengingatkan elite pemerintah juga mesti tahu diri.

“Jangan sampai pejabat terhormat ini keder. Bingung dengan kondisi negeri saat ini kita sedang bersuka ria atau berdukacita? Apalagi warga yang sedang tertimpa bencana khususunya masyarakat NTB jangan sampai ditambah dukanya dengan ketidakpastian bantuan dari pemerintah pusat alias PHP,” kata Jajang Nurjaman dalam siaran persnya, Minggu (7/10).

Faktanya, menurut Nurjaman, korban bencana gempa di NTB memang kena PHP karena pemerintah pusat lamban dalam merealisasikan anggaran untuk stimulan pemulihan bagi korban gempa. Sebabnya anggaran masih dalam proses perencanaan penganggaran di kementerian sosial.

“Dan saat ini pula, alokasi anggaran untuk korban bencana alam atau gempa di Kementerian Sosial pada tahun 2018 sangat terbatas dan kemungkinan sudah habis karena sejak Januari hingga Agustus 2018 banyak terjadi bencana alam,” katanya.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial nampaknya sudah tidak bisa menutup-nutupi lagi, bahwa anggaran untuk korban gempa begitu minim.

Seperti yang tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosal, Harry Hikmat kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah beredar di medsos. Dalam salah satu poin Surat tersebut, Pemerintah Pusat sampai meminta Gubernur NTB agar menginstruksikan anak buahnya (bupati/wali kota) untuk tidak menjanjikan kepastian bantuan kepada korban gempa.

“Sepertinya belum ada pilihan lain bagi warga NTB yang terkena musibah, selain berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar musibah ini segera berakhir. Karena penguasa negeri ini sepertinya sedang terlalu sibuk ngurusin pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank Group,” kata Nurjaman.

Korban bencana gempa di NTB memang kena PHP karena pemerintah pusat lamban dalam merealisasikan anggaran untuk stimulan pemulihan bagi korban gempa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News