Cegah Ancaman Radikalisme, Kepala BPIP Minta Masyarakat Bersinergi Bumikan Pancasila

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi meminta masyarakat bersinergi membumikan Pancasila sebagai upaya mengantisipasi ancaman radikalisme.
Hal ini disampaikan Prof Yudian Wahyudi saat menjadi keynote speech pada 'Seminar Nasional: Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rangka Antisipasi Ancaman Radikalisme Terhadap Persatuan Bangsa', Senin (5/6).
Kepala BPIP menegaskan Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, jati diri, sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia.
Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi saat membuka 'Seminar Nasional: Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rangka Antisipasi Ancaman Radikalisme Terhadap Persatuan Bangsa', Senin (5/6). Foto: Dokumentasi Humas BPIP
Hal ini tentu didasarkan fakta bahwa negara Indonesia dibentuk oleh persatuan ragam suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.
Untuk itu, Prof Yudian mengingatkan anugerah kemerdekaan dan persatuan tentu harus dirawat dan dijaga.
“Bagaimana caranya kita merawat dan menjaga? Yaitu dengan senantiasa menghayati, memedomani dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila yang mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia secara adil dan beradab," kata Prof Yudian Wahyudi.
Mantan Rektor UIN Yogyakarta itu juga menjelaskan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila harus direnungkan dan diresapi dalam kehidupan sehingga apa yang dimaksud dalam Pancasila dapat dijalankan dengan baik dan benar.
Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi meminta masyarakat bersinergi membumikan Pancasila untuk mencegah ancaman radikalisme
- PA GMNI Dorong Etika Bernegara Berbasis Pancasila untuk Atasi Krisis Demokrasi
- Akademisi: Sebagian WNI di Suriah Layak Mendapat Kesempatan Kedua
- Mendes Yandri Berkolaborasi dengan PP Muhammadiyah Kuatkan Ekonomi dan Dakwah di Desa
- Langkah Mendes Yandri Berhentikan TPP Dinilai Bukan karena Like and Dislike
- Mendes Yandri: Insyaallah Swasembada Pangan Segera Terwujud Jika Ada Kolaborasi
- Lokataru Sebut Putusan MK Menunjukkan Mendes Yandri Lakukan Intervensi Politik