Cegah Bankir Nakal, Tingkat Jaminan LPS Perlu Diturunkan
Sabtu, 19 Mei 2012 – 17:31 WIB

Cegah Bankir Nakal, Tingkat Jaminan LPS Perlu Diturunkan
JAKARTA – Pengamat ekonomi EC-Think, Telisa Aulia Falianty menilai batas penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang saat ini sebesar Rp 2 miliar bisa diturunkan ke level Rp 1 miliar. Alasannya, demi menghindari adanya moral hazard di perbankan.
Penurunan jumlah jaminan di bank itu juga sesuai dengan kajian LPS yang menilai penjaminan Rp 2 miliar dalam keadaan normal terbilang tinggi. “Kalau resiko financial stability turun maka penurunan jaminan simpanan bisa dilakukan untuk mengurngi resiko moral hazard, tapi harus dilakukan secara bertahap misalnya Rp 1 miliar, tapi tidak jauh-jauh dari Rp.2 miliar untuk tahap awal,”ujar Telisa di Jakarta, Sabtu (18/5).
Baca Juga:
Menurutnya, jika jika LPS menurunkan penjaminan dana nasabah terlalu jauh maka hal itu akan menimbulkan efek psikologis bagi masyarakat. Sebab penurunan penjamninan justru akan mengurangi dana tabungan masyarakat di perbankan.
Kendati demikian Telisa juga mengingatkan agar penentuan penjaminan dana nasabah dilakukan secara hati-hati. Sebab jika penjaminan terlalu besar, hal itu akan menimbulkan moral hazard dalam perbankan tersebut. “Nantinya akan ada perilaku-prilaku yang berbahaya sehingga berpotensi terhadap terjadinya krisis,”jelasnya.
JAKARTA – Pengamat ekonomi EC-Think, Telisa Aulia Falianty menilai batas penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang saat ini sebesar Rp
BERITA TERKAIT
- Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas di Bandung Guna Dukung Visi Prabowo
- Harga Emas Antam Hari Ini Senin 24 Februari, Naik Tipis
- Bakal Ada Operasi Pasar di 500 Titik, Harga Sembako Harus Lebih Murah dari Malaysia
- Siap Handover Bulan Ini, Sky House Hadirkan Berbagai Promo Menarik
- Mitra Binaan Pupuk Kaltim Lakukan Ekspor Perdana ke Filipina
- BPK Diminta Pertimbangkan Revisi UU BUMN terkait Pengawasan Uang Negara