Cegah Covid-19 Melonjak, Puan Kembali Ingatkan Pemerintah Tingkatkan Cakupan Booster
Mantan Menko PMK ini juga menegaskan perlunya pengetatan screening di bandara untuk menghindari masuknya varian-varian baru Covid-19 ke Indonesia mengingat ditemukan pula varian BQ.1 dan BQ.1.1 yang menjadi pemicu lonjakan tajam kasus di Eropa.
Puan mengatakan semua upaya dalam mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 harus dilakukan.
“Termasuk harus ada intervensi dalam meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19, terutama booster di wilayah yang rentan penularan Covid-19 dan tingkat mobilitas masyarakatnya tinggi,” sebutnya.
“Sosialisasi vaksinasi perlu digalakkan sejalan dengan terjaminnya ketersediaan stok vaksin di seluruh wilayah di Tanah Air,” imbuh cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Sejak diberlakukan program booster pada awal tahun menuju akhir tahun 2022, cakupannya diketahui baru hanya sebesar 27 persen saja per bulan Oktober ini. Oleh karenanya, dibutuhkan langkah-langkah yang dapat meningkatkan cakupan vaksinasi.
Puan pun mendorong penelitian dan pengembangan terhadap obat dan vaksin Covid-19. Seperti vaksin bivalen yang merupakan perkembangan terbaru vaksin Covid-19 untuk memberi perlindungan terhadap varian-varian lama dan juga pada varian Omicron.
“Di beberapa negara sudah menggunakan jenis vaksin bivalen ini. Indonesia harus mempertimbangkan penggunaannya dengan melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu,” ujar Puan.
Vaksin bivalen mencakup komponen strain virus asli dan varian Omicron di mana Strain asli adalah untuk memberikan perlindungan luas pada Covid-19, sedangkan komponen Omicron untuk memberi perlindungan lebih baik pada Covid-19 yang disebabkan varian tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 menyusul telah masuknya varian sub Omicron XBB di Indonesia.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?